MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN

 

Komitmen Manajeman Pengamanan Ketidakberpihakan

 

PT. MTM berkomitmen dalam Manajemen Pengamanan Ketidakberpihakan dengan membuat pernyataan yang dapat diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektifitas kegiatan sertifikasi

Mengidentifikasi, menganalisis dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya

Mendokumentasikan dan dapat membuktikan cara mengeliminasi atau memperkecil ancaman ketidakberpihakan baik dari internal maupun eksternal atau dari kegiatan orang lain, lembaga lain atau organisasi lain

Memperhatikan penyebab ancaman ketidakberpihakan :

a)    Kepemilikan

b)    Penentu kebijakan

c)     Manajemen

d)    Personel

e)    Sumber daya milik bersama

f)     Keuangan

g)    Kontrak, dan

h)    Pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau insentif lainnya dari pelanggan baru

Menetapkan paling kurang 2 (dua) tahun sebagai periode minimal dari akhir konsultasi standar usaha pariwisata untuk mengurangi ancaman yang mempengaruhi terhadap ketidakberpihakan

Mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancamanterhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan orang lain, lembaga atau organisasi lain

Bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan member tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan

Mensyaratkan personel, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personel atau LSU Bidang Pariwisata

Menggunakan informasi sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul akibat kegiatan personel atau organisasi yang mempekerjakan personel tersebut.

Dalam melaksanakan Manajemen Ketidakberpihakan LSU Bidang Pariwisata tidak boleh :

  1. Melakukan sertifikasi pada usaha pariwisata yang memiliki saham pada LSU Bidang Pariwisata tersebut
  2. Menawarkan atau menyediakan konsultasi standar usaha pariwisata
  3. Menawarkan atau menyediakan audit internal kepada pelanggan yang disertifikasinya
  4. Mensertifikasi standar usaha pariwisata pelanggan apabila LSU Bidang Pariwisata melakukan audit internal atau self assessment terhadap pelanggan dalam selang waktu dua tahun terakhir
  5. Mensertifikasi standar usaha pariwisata pada pelanggan yang telah menerima konsultasi standar usaha pariwisata atau audit internal/self assessment, jika hubungan antara organisasi konsultan dengan LSU Bidang Pariwisata menunjukkan ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan LSU Bidang Pariwisata
  6. Mensubkontrakkan jasa audit kepada konsultan karena merupakan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan LSU Bidang Pariwisata. Hal ini tidak berlaku bagi individu yang dikontrak sebagai auditor sebagaimana tercakup dalam Penggunaan Auditor Eksternal dan Tenaga Ahli Teknis Eksternal Individual
  7. Memasarkan atau menawarkan secara bersamaan dengan kegiatan organisasi yang menyediakan konsultasi standar usaha pariwisata
  8. Menyatakan atau menunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika organisasi konsultan tertentu digunakan
  9. Memberikan jaminan bahwa tidak ada konflik kepentingan, personel yang telah memberikan konsultasi standar usaha pariwisata termasuk mereka yang bertindak dalam kapasitas manajerial, jika mereka telah terlibat dalam konsultasi standar usaha pariwisata terhadap pelanggan yang sedang ditangani dalam dua tahun setelah berakhirnya konsultasi tersebut, dan

Menggunakan personel internal atau eksternal kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.